Pemerintah Indonesia akan membentuk Pokja (Pokja) khusus untuk menanggulangi praktik pungutan liar (pungli) di tempat-tempat wisata. Keberadaan pungli di tempat wisata menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi guna menjaga keberlangsungan industri pariwisata di Indonesia.
Pokja penanggulangan pungli di tempat wisata ini akan terdiri dari berbagai pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, Dinas Pariwisata, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat setempat. Tujuan dibentuknya Pokja ini adalah untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap praktik pungli yang merugikan wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata.
Pungli di tempat wisata bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pungutan liar oleh oknum yang mengaku sebagai petugas keamanan atau petugas tiket, hingga pemintaan uang oleh pemandu wisata yang seharusnya tidak diperbolehkan. Hal ini tentu merugikan wisatawan yang seharusnya dapat menikmati liburan tanpa gangguan dan tambahan biaya yang tidak seharusnya.
Dengan adanya Pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan praktik pungli dapat diminimalisir dan wisatawan dapat merasa aman dan nyaman saat berkunjung ke destinasi wisata di Indonesia. Selain itu, pelaku usaha pariwisata juga diharapkan dapat berkembang dengan adil dan bersaing secara sehat tanpa harus terlibat dalam praktik pungli.
Pemerintah pun mengajak seluruh pihak terkait untuk mendukung upaya penanggulangan pungli di tempat wisata ini. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat menjadi destinasi wisata yang bersih dari praktik pungli dan semakin diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.